Menteri Keuangan Menanggapi Pelemahan Rupiah
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memberikan respons terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Isu mengenai Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono yang masuk dalam bursa calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) menjadi salah satu faktor yang memicu kekhawatiran di kalangan masyarakat.
Purbaya menegaskan bahwa pergerakan nilai tukar rupiah sejatinya ditentukan oleh kondisi fundamental ekonomi, bukan hanya oleh isu pencalonan pejabat. Ia menyatakan bahwa IHSG yang mencapai level 91.333 menunjukkan bahwa perekonomian nasional tetap stabil. Bahkan, capaian ini bisa terjadi tanpa adanya aliran dana asing yang signifikan.
“Rupiah akan tergantung pada fundamentalnya. Anda lihat kan IHSG all time high 91.333,” ujar Purbaya usai menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR RI, Senin (19/1/2026).
Ia menilai bahwa kembalinya modal asing ke pasar keuangan nasional akan berdampak positif terhadap penguatan rupiah. “Karena suplai dolar akan bertambah, jadi tinggal menunggu waktu saja,” kata Purbaya.
Namun, ia juga menyebut bahwa spekulasi terkait independensi Thomas Djiwandono dapat memengaruhi sentimen pasar. Meski demikian, Purbaya optimistis bahwa jika kekhawatiran tersebut mereda, nilai tukar rupiah akan kembali menguat.
“Fondasi ekonomi kita akan terus diperkuat agar pertumbuhan ekonomi semakin cepat,” tegasnya.
Rupiah Melemah di Akhir Pekan
Pada perdagangan Senin (19/1/2026) sore, mata uang rupiah ditutup melemah sebesar 68 poin ke Rp 16.955 per dolar Amerika Serikat (AS), dibandingkan posisi sebelumnya yaitu Rp 16.896.
Direktur PT Traze Andalan Futures, Ibrahim Assuaibi, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah sejalan dengan penguatan indeks dolar AS. Hal ini dipicu oleh rencana Presiden AS Donald Trump untuk memberlakukan tarif baru pada barang dari delapan negara Eropa, termasuk Prancis, Jerman, dan Inggris, terkait penolakan akuisisi Greenland.
“Trump mengatakan AS akan mengenakan tarif 10 persen pada barang-barang dari negara-negara yang terkena dampak mulai 1 Februari,” kata Ibrahim dalam keterangannya pada Selasa ini.
Pengumuman tersebut menuai kritik tajam dari para pejabat Eropa dan meningkatkan kekhawatiran akan sengketa perdagangan transatlantik yang lebih luas. Faktor lainnya adalah data pasar tenaga kerja AS yang tidak selemah yang diperkirakan, sehingga membuat para pedagang ragu-ragu apakah Federal Reserve atau The Fed akan melakukan dua kali pemotongan suku bunga tahun ini atau tidak.
“Kontrak berjangka dana Fed saat ini telah menunda ekspektasi pemotongan suku bunga berikutnya ke bulan Juni dan September dari perkiraan sebelumnya di bulan Januari dan April,” ujar Ibrahim.
Faktor Eksternal dan Dalam Negeri
Selain faktor eksternal, ada pula faktor internal yang turut memengaruhi pelemahan rupiah. Data ekonomi China yang tumbuh 5,0 persen pada tahun lalu, meskipun memenuhi target pemerintah, tetap menjadi perhatian karena memengaruhi permintaan global.
Di sisi lain, rencana pemerintah menerapkan peraturan yang tidak lazim untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen menjadi sentimen negatif terhadap rupiah. Selain itu, ada kekhawatiran terhadap kesehatan fiskal Indonesia yang kembali mencuat.
Kekhawatiran itu setelah defisit anggaran 2025 mendekati batas 3 persen, sedangkan penerimaan negara masih lemah. “Kondisi ini menambah tekanan terhadap pergerakan mata uang rupiah,” kata Ibrahim.
Bank Indonesia (BI) disebut sudah melakukan intervensi untuk mengendalikan volatilitas, tetapi terdapat cukup banyak keterbatasan dari sisi kebijakan. BI secara rutin melakukan pembelaan terhadap rupiah, baik di pasar DNDF maupun pasar NDF. Namun, toleransi BI terhadap pelemahan rupiah yang moderat dapat membatasi efektivitas intervensi tersebut.
Upaya BI untuk Menopang Rupiah
Untuk menopang mata uang rupiah, BI diperkirakan mempertahankan suku bunga acuan saat rapat kebijakan pada Rabu mendatang. BI juga disebut telah mengerahkan berbagai instrumen untuk menahan pelemahan rupiah, seperti penyesuaian penerbitan surat berharga bank sentral, intervensi di pasar valuta asing, serta pembelian obligasi pemerintah di pasar sekunder.
Selain itu, rencana pemerintah untuk memperketat pengelolaan devisa hasil ekspor dinilai dapat memberikan bantalan bagi rupiah. Namun, para analis tetap menyuarakan kekhawatiran bahwa defisit fiskal tahun ini berpotensi melebar melampaui batas hukum 3 persen, seiring upaya pemerintah meningkatkan belanja di tengah lemahnya penerimaan pajak.
