Penetapan UMK Tahun 2026 di Provinsi Lampung
Penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2026 di Provinsi Lampung menunjukkan fakta menarik. Dari total 15 kabupaten/kota, hanya lima wilayah yang secara resmi mengajukan UMK di atas Upah Minimum Provinsi (UMP). Selebihnya memilih mengikuti UMP atau tidak mengajukan karena keterbatasan kelembagaan.
Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan UMP 2026 sebesar Rp3.047.734 per bulan. Angka ini menjadi batas bawah pengupahan dan otomatis berlaku bagi daerah yang tidak mengusulkan UMK, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2025.
Dari data resmi Dewan Pengupahan, Kota Bandar Lampung menempati peringkat pertama UMK tertinggi di Lampung dengan besaran Rp3.491.889. Posisi ini relatif tidak mengejutkan mengingat statusnya sebagai pusat ekonomi, jasa, dan perdagangan di provinsi ini.
Berikut adalah daftar kabupaten/kota di Provinsi Lampung berdasarkan status UMK 2026:
-
Kota Bandar Lampung – UMK Rp3.491.889
Bandar Lampung menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Provinsi Lampung tahun 2026. Statusnya sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa membuat kemampuan ekonomi daerah ini paling kuat, sehingga UMK ditetapkan jauh di atas UMP. -
Kabupaten Mesuji – UMK Rp3.227.333
Mesuji menempati posisi kedua dan menjadi kejutan dalam peta UMK Lampung 2026. Meski bukan kawasan industri besar, Mesuji mampu mengajukan UMK tinggi berkat kesepakatan Dewan Pengupahan serta sektor unggulan daerah. -
Kabupaten Lampung Selatan – UMK Rp3.219.609
Lampung Selatan berada di peringkat ketiga. Kedekatannya dengan Pelabuhan Bakauheni dan aktivitas ekonomi lintas Sumatra menjadi faktor utama tingginya UMK di wilayah ini. -
Kabupaten Way Kanan – UMK Rp3.215.764
Way Kanan berada di urutan keempat UMK tertinggi. Daerah ini termasuk konsisten mengajukan UMK di atas UMP meskipun struktur ekonominya masih didominasi sektor primer. -
Kota Metro – UMK Rp3.050.498
Metro menutup daftar lima wilayah pengusul UMK. Besarannya hanya sedikit di atas UMP Lampung 2026, namun tetap menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menetapkan standar upah sendiri.
Selain lima wilayah tersebut, beberapa kabupaten/kota lainnya memilih untuk mengikuti UMP tanpa mengajukan UMK khusus:
-
Kabupaten Lampung Tengah – Mengikuti UMP Rp3.047.734
Lampung Tengah tidak mengajukan UMK sehingga secara otomatis mengikuti UMP Provinsi Lampung. -
Kabupaten Lampung Timur – Mengikuti UMP Rp3.047.734
Lampung Timur juga memilih mengikuti UMP tanpa pengajuan UMK khusus. -
Kabupaten Tulang Bawang Barat – Mengikuti UMP Rp3.047.734
Wilayah ini tercatat mengikuti UMP karena tidak ada pengajuan UMK. -
Kabupaten Lampung Utara – Mengikuti UMP Rp3.047.734
Lampung Utara termasuk daerah yang tidak mengusulkan UMK tahun 2026. -
Kabupaten Tulang Bawang – Tidak Mengusulkan UMK
Tulang Bawang otomatis mengikuti UMP karena tidak mengajukan UMK ke provinsi. -
Kabupaten Lampung Barat – Tidak Memiliki Dewan Pengupahan
Ketiadaan Dewan Pengupahan membuat Lampung Barat mengikuti UMP secara otomatis. -
Kabupaten Pesisir Barat – Tidak Memiliki Dewan Pengupahan
Pesisir Barat juga mengikuti UMP Lampung 2026 karena belum memiliki Dewan Pengupahan. -
Kabupaten Tanggamus – Tidak Memiliki Dewan Pengupahan
Kondisi serupa terjadi di Tanggamus sehingga UMK tidak ditetapkan secara khusus. -
Kabupaten Pesawaran – Tidak Memiliki Dewan Pengupahan
Pesawaran mengikuti UMP karena belum membentuk Dewan Pengupahan. -
Kabupaten Pringsewu – Mengikuti UMP Rp3.047.734
Pringsewu menutup daftar dengan status mengikuti UMP Lampung 2026.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Lampung, Agus Nompitu, sebelumnya menegaskan bahwa pengajuan UMK sangat bergantung pada kesiapan dewan pengupahan serta kesepakatan antara unsur pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Tanpa itu, daerah secara otomatis mengikuti UMP sebagai standar minimum.
Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur kelembagaan dan dinamika ekonomi lokal sangat memengaruhi kebijakan upah. UMK tidak semata ditentukan oleh besar kecilnya daerah, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam melakukan perundingan pengupahan secara formal.
Bagi pekerja, informasi peringkat UMK Lampung 2026 ini menjadi penting sebagai gambaran peta upah di daerah. Sementara bagi pelaku usaha, kebijakan ini menjadi dasar dalam menyusun struktur dan skala upah yang wajib diterapkan bagi pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun.
