Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Sumatra
TNI dan Polri telah menerjunkan sebanyak 48.261 personel dalam penanganan bencana banjir dan longsor di wilayah Sumatra, yaitu Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Pelibatan personel ini diharapkan dapat mempercepat proses pemulihan pasca-bencana.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menyampaikan bahwa saat ini terdapat 36.636 personel TNI yang diterjunkan untuk membantu proses pemulihan. Ia menekankan bahwa upaya-upaya tersebut bertujuan agar pascabencana dapat berjalan secara maksimal.
Selain itu, Panglima TNI menjelaskan bahwa pembangunan jembatan bailey sedang dilakukan di 32 titik lokasi bencana. Jembatan-jembatan ini dibangun untuk menghubungkan wilayah-wilayah yang akses jalannya terputus akibat banjir bandang.
Pembangunan Jembatan Bailey di Wilayah Aceh
Di wilayah Aceh, tercatat 18 titik pembangunan jembatan bailey. Dari jumlah tersebut, 7 unit jembatan sedang dalam tahap pemasangan, sementara beberapa jembatan lainnya sudah dimanfaatkan oleh masyarakat.
Beberapa lokasi yang sedang dalam proses penyiapan jembatan antara lain:
– Weh Ni Rongka
– Jeumpa
– Beutong Ateh Lampahan
– Titik Merah
– Bluka Teubai
– Timang Gajah
– Jamur Ujung
– Lenang
– Mambong
– Jambo Mesjid
Pembangunan Jembatan di Wilayah Sumatra Utara
Di wilayah Sumatra Utara, terdapat tiga jembatan bailey yang sudah terpasang 100%. Jembatan-jembatan tersebut adalah:
– Jembatan Anggoli Sibangun
– Jembatan Garoga Tapsel
– Jembatan Hamparan Perak
Saat ini, jembatan-jembatan tersebut sedang dalam proses pembangunan.
Pembangunan Jembatan di Wilayah Sumatra Barat
Di wilayah Sumatra Barat, tercatat 11 jembatan bailey yang dibangun. Dari jumlah tersebut, empat jembatan sudah selesai, yaitu:
– Jembatan Sikabau Pasaman Barat
– Jembatan Bawah Gu bang
– Jembatan Supayung
– Jembatan Padang Mantuang
Sisanya masih dalam proses pembangunan.
Keterlibatan Polri dalam Penanganan Bencana
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyampaikan bahwa Polri telah mengerahkan 11.625 personel untuk membantu penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Personel-personel ini berasal dari satuan wilayah dan ditugaskan untuk berbagai kegiatan seperti evakuasi, pembangunan fasilitas darurat, serta dukungan operasional lanjutan.
Sebaran personel Polri meliputi:
– 5.064 personel di Polda Aceh
– 4.277 personel di Polda Sumut
– 2.284 personel di Polda Sumbar
Selain itu, Polri juga menyiapkan 239 personel tambahan yang akan tiba pada 23 Desember 2025 sebagai penguatan lanjutan. Personel tersebut akan ditugaskan untuk tugas-tugas lanjutan, termasuk mendukung program pembangunan hunian sementara (huntara).
Bantuan Pakaian Reject untuk Korban Bencana
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan bahwa pakaian reject batal ekspor akan dikirim ke lokasi bencana di Aceh dan Sumatra untuk memenuhi kebutuhan sandang korban. Tahap pertama pengiriman sebanyak 106.000 pakaian akan diserahkan pada Senin, 22 Desember 2025.
Selanjutnya, gelombang kedua pengiriman sebanyak 100.000 pakaian akan diberikan untuk Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh.
Pengiriman pakaian tersebut melalui prosedur yang berlaku dan atas seizin Menteri Keuangan melalui jajaran Bea Cukai. Tito menyampaikan apresiasi kepada pihak Kementerian Keuangan karena telah menyetujui pengiriman tersebut.
Dengan adanya bantuan ini, Tito berharap dapat meringankan beban korban bencana di Sumatra dan Aceh.
Sebelumnya, Tito mengusulkan agar sebanyak 125.000 pakaian reject batal ekspor dari pabrik di dalam negeri dikirim untuk korban banjir di sejumlah wilayah di Sumatra. Ia memohon dukungan dari Menteri Keuangan dan Menteri Perdagangan agar pakaian tersebut bisa dikirimkan secepat mungkin.
Ia juga mengusulkan pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Tito menyampaikan bahwa sejumlah perusahaan garmen besar di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) bersedia menyalurkan pakaian gagal ekspor yang masih layak pakai.
Dari dua perusahaan yang telah berkoordinasi, masing-masing menyiapkan sekitar 100.000 dan 25.000 potong pakaian. Presiden Prabowo Subianto menyambut baik usulan tersebut dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor.
