JAKARTA — Dalam menghadapi potensi kredit macet akibat bencana banjir yang terjadi di wilayah Sumatra, khususnya di Sumatra Utara, Sumatra Barat, dan Aceh, Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) telah menyiapkan berbagai langkah mitigasi. Kedua organisasi ini menyatakan bahwa perusahaan pembiayaan sudah memiliki standar operasional prosedur (SOP) untuk menghadapi situasi seperti ini.
Ketua Umum APPI, Suwandi Wiratno, menjelaskan bahwa bencana alam bukanlah hal baru di Indonesia. Oleh karena itu, setiap perusahaan pembiayaan sudah memiliki SOP masing-masing. Ia menegaskan bahwa jika debitur mengalami kerugian, misalnya jaminan hanyut atau hilang, maka akan ada asuransi atau mekanisme lain yang bisa dilihat dalam perjanjian.
“Nanti akan dibantu sesuai dengan perjanjian yang sudah ada,” ujarnya saat dihubungi.
Sebelum mengambil tindakan tertentu, Suwandi menekankan bahwa setiap perusahaan pembiayaan akan melakukan pendataan terlebih dahulu. Namun, untuk wilayah Sumatra, pendataan ini belum dilakukan dalam waktu dekat karena masih dalam tahap pemulihan bencana.
“Di APPI juga kami sedang mencoba untuk membantu mengumpulkan dana atau apapun juga untuk membantu. Kami prihatin dan simpati terhadap apa yang terjadi di wilayah Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat,” tambahnya.
Selain itu, Direktur Utama Chandra Sakti Utama Leasing (CSUL), Suwandi menegaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh perusahaan dalam membantu dan memitigasi risiko kredit macet tidak diatur secara baku. Ia yakin bahwa semua industri keuangan akan melakukan langkah terbaik untuk membantu para debiturnya.
“Masing-masing [perusahaan] pasti nanti akan melihat kondisi debiturnya sendiri. Tidak ada aturan yang satu baku untuk semua,” katanya.
Suwandi juga menekankan bahwa frekuensi pemberian restrukturisasi atau rescheduling tidak bisa digeneralisasi. Hal ini bergantung pada kondisi di lapangan dan situasi masing-masing debitur.
“Jadi enggak ada [skenario mitigasi risiko] yang paling sering [digunakan], kan beda-beda,” pungkasnya.
Sementara itu, AFPI menyatakan bahwa pihaknya sedang membuat task force team untuk melakukan data research daerah yang terkena bencana di wilayah Sumatra. Tujuannya adalah untuk mengantisipasi kemungkinan peningkatan non-performing loan (NPL).
Ketua Umum AFPI, Entjik S. Djafar, menjelaskan bahwa rencana skenario mitigasi kredit macet nantinya akan didiskusikan dengan para platform penyelenggara pinjaman daring (pindar). Ia menyebut bahwa mitigasinya bisa berupa rescheduling program.
AFPI juga mengimbau agar para penerima pinjaman (borrower) yang terkena bencana bisa menghubungi platform pinjamannya untuk menginformasikan keadaan terkini.
Sebagai informasi, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa banjir yang menerjang Provinsi Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat telah menimbulkan ratusan korban jiwa.
Kepala BNPB, Suharyanto, menyebutkan bahwa 174 jiwa meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana banjir di ketiga provinsi tersebut. Korban meninggal di Provinsi Sumatra Barat sebanyak 23 orang, sementara di Aceh mencapai 35 korban jiwa.
Provinsi Sumatra Utara tercatat memiliki korban jiwa terbanyak, yaitu 116 korban, dengan 42 orang masih dalam pencarian.
“Per hari ini kami mendata korban meninggal dunia [di Sumut] 116 dan 42 masih dalam pencarian. Tentu saja data ini akan berkembang terus karena masih ada titik-titik yang belum ditembus. Yang diindikasikan di lokasi longsor itu mungkin juga ada korban jiwa,” kata Suharyanto dalam keterangannya.
Pemerintah juga sedang berupaya memulihkan komunikasi yang terganggu akibat banjir dan longsor dengan mengalokasikan 28 unit starlink dan 33 genset. Paralel dengan itu, empat dapur umum dibuka di bawah koordinasi Kementerian Sosial dan penanganan kelangkaan BBM dilakukan oleh Pertamina.
