Kritik terhadap Perhatian Wali Kota Terhadap Seni dan Budaya di Tasikmalaya
Sejumlah seniman dan aktivis budaya di Kota Tasikmalaya mengungkapkan kekecewaan terhadap perhatian yang dinilai tidak memadai dari Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi. Mereka menilai bahwa seni dan budaya adalah bagian penting dari peradaban manusia, namun tampaknya tidak mendapatkan perhatian yang layak dari pemerintah setempat.
Tudingan ini bukan tanpa alasan. Sejak menjabat sebagai Wali Kota, Viman Alfarizi tidak pernah hadir dalam agenda-agenda seni dan budaya yang diselenggarakan oleh komunitas seniman di kota tersebut. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ia tidak memiliki minat atau kepedulian terhadap seni dan budaya.
Direktur Lembaga Seni Mahasiswa Islam Cabang Tasikmalaya, Cepi Sultoni, menjelaskan bahwa selama beberapa acara seperti Festival Seni Akhir Tahun dan Syukur Waktu ke 14, wali kota tidak pernah hadir meskipun selalu diundang. Ia menyebutkan bahwa ada empat rangkaian acara yang diundang, termasuk malam puncak akhir tahun.
“Kalau sekali-kali tidak hadir, mungkin bisa dimaklumi karena kesibukan. Tapi jika setiap kali diundang oleh seniman selalu tidak hadir, itu membuat kami merasa bahwa wali kota tidak suka seni,” katanya.
Cepi menegaskan bahwa seni bukan hanya hobi bagi segelintir orang, melainkan merupakan wajah peradaban. Mengabaikan seni, menurutnya, sama saja dengan mengabaikan kesadaran budaya masyarakat. Seni juga menjadi sarana untuk merekam jeritan sosial yang sering tidak terdengar di ruang birokrasi, serta memberi ruang bagi generasi muda untuk tumbuh dalam lingkungan yang bermakna.
Ia menyoroti bahwa Tasikmalaya memiliki sejarah, tradisi, dan potensi seni yang hidup di tengah masyarakat. Namun, semua itu akan mati pelan-pelan jika pemimpin tidak memiliki keberpihakan terhadap seni dan budaya.
Ketika seni tidak dianggap penting, kebijakan yang diambil cenderung tidak memiliki kepekaan. Anggaran kebudayaan dipinggirkan, ruang ekspresi dipersempit, dan seniman hanya dijadikan properti acara yang dipanggil saat dibutuhkan, lalu dilupakan setelahnya.
Cepi menekankan bahwa seorang Wali Kota tidak harus paham estetika, tetapi ia wajib memahami tanggung jawab. Jabatan publik bukan ruang untuk mengekspresikan selera personal, melainkan amanah untuk melayani seluruh warga, termasuk mereka yang hidup dari karya seni.
Menurutnya, pembangunan tanpa seni adalah pembangunan tanpa nurani. Kota mungkin tampak maju di atas kertas, tetapi miskin jiwa di kehidupan nyata. Jalan diperlebar, gedung ditinggikan, tetapi manusia di dalamnya kehilangan ruang untuk berpikir, merasakan, dan mengkritik.
Seni justru menjadi alat kontrol sosial agar kekuasaan tidak berjalan sewenang-wenang. Oleh karena itu, ketidakpedulian Wali Kota terhadap seni bukanlah persoalan remeh. Ini adalah pertanyaan tentang arah: apakah Tasikmalaya ingin dibangun sebagai kota yang beradab dan berbudaya, atau sekadar kota administratif yang kering imajinasi?
Terakhir, Cepi mengingatkan bahwa sejarah selalu jujur mencatat. Bukan hanya berapa banyak proyek yang dibangun, tetapi juga apa yang dihancurkan secara diam-diam. Pemimpin yang membiarkan seni mati di kotanya, pada akhirnya akan dikenang bukan karena keberhasilannya, melainkan karena kehilangannya.
