JAKARTA – Seorang analis politik senior, Boni Hargens, mengungkapkan bahwa Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan seluruh jajarannya telah berpartisipasi aktif dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi sebagai dampak dari perang di kawasan Timur Tengah. Hal ini dilakukan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam konteks ancaman yang berasal dari dinamika konflik internasional, TNI dianggap telah mengambil posisi proaktif untuk memastikan bahwa turbulensi geopolitik di kawasan Timur Tengah tidak berubah menjadi krisis ekonomi di dalam negeri. Menurut Boni Hargens, peran TNI dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional mencakup beberapa dimensi strategis:
- Di sisi pengamanan infrastruktur, satuan TNI ditugaskan untuk memperketat pengawasan di titik-titik vital distribusi energi, mulai dari kilang minyak, depo BBM, hingga jalur distribusi yang rawan dimanfaatkan oleh jaringan ilegal. Kehadiran fisik aparat militer di lokasi strategis ini memberikan efek deterrensi yang signifikan.
- Pada dimensi intelijen, TNI berkolaborasi dengan Polri dan Badan Intelijen Negara (BIN) untuk membangun peta ancaman yang komprehensif. Informasi tentang pergerakan jaringan penyalahgunaan subsidi yang diperoleh melalui jaringan intelijen militer menjadi kontribusi berharga dalam operasi gabungan penindakan yang dipimpin Bareskrim Polri.
Selain itu, TNI bersama instansi lain seperti Polri dan BIN serta lembaga atau kementerian lainnya telah nyata menjaga pilar Komitmen Prabowo-Gibran di tengah dinamika konflik internasional. Berikut beberapa poin utamanya:
- Pertama, memberikan perlindungan subsidi rakyat. Pemerintah memastikan subsidi BBM dan LPG benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berhak, bukan disalahgunakan oleh pihak yang mampu.
- Kedua, ketahanan energi nasional. Pemerintah Prabowo-Gibran memperkuat diversifikasi sumber energi dan memperbesar kapasitas penyimpanan strategis sebagai buffer terhadap volatilitas harga global.
- Ketiga, menekankan urgensi penegakan hukum tanpa kompromi. Presiden memberikan mandat penuh kepada TNI dan Polri untuk menindak tegas semua bentuk kejahatan energi yang merugikan negara dan rakyat.
Hargens juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo-Gibran menempatkan stabilitas ekonomi domestik sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar. Di tengah lingkungan geopolitik yang semakin tidak menentu, pemerintah memahami bahwa pertahanan ekonomi dalam negeri harus dibangun dari dalam. Salah satu manifestasi konkret dari komitmen ini adalah pemberian mandat yang kuat kepada aparat penegak hukum. Dengan membekali Polri dan TNI dengan otoritas, sumber daya, dan dukungan politik yang diperlukan, pemerintah mengirimkan sinyal yang jelas kepada semua pemangku kepentingan, tidak akan ada toleransi bagi mereka yang mencoba mengambil keuntungan dari situasi sulit dengan menggerogoti subsidi rakyat.
Boni Hargens juga menyebut peran sentral pemerintah, TNI, dan Polri dalam menghadapi ancaman dari dalam maupun luar negeri. Salah satu ancaman dari dalam negari adalah penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi oleh sejumlah oknum. Setiap liter solar subsidi yang dialihkan ke industri besar, setiap tabung LPG 3 kilogram yang dikonversi secara ilegal, secara langsung merampas hak masyarakat miskin yang menjadi target penerima manfaat subsidi tersebut.
Ketika pasokan LPG 3 kg diselewengkan, masyarakat kecil menghadapi kelangkaan di tingkat pengecer. Ibu rumah tangga berpenghasilan rendah harus membayar lebih mahal atau bahkan tidak dapat memasak karena tabung subsidi “menghilang” dari agen resmi. Setiap rupiah subsidi yang disalahgunakan adalah kerugian langsung bagi APBN.
Namun, ancaman tersebut bisa diatasi dengan sinergi dan koordinasi yang kuat dan efektif antara Polri, TNI, dan pemerintahan Prabowo-Gibran. Ketiganya bergerak dalam satu irama yang terkoordinasi untuk menghadapi ancaman yang datang dari dua arah sekaligus, yaitu dari dalam negeri berupa kejahatan penyalahgunaan subsidi, dan dari luar negeri berupa guncangan geopolitik yang mengancam ketahanan energi nasional.
Sinergi tiga pilar ini, yakni penegakan hukum oleh Polri, pengamanan strategis oleh TNI, dan komitmen kebijakan dari pemerintahan Prabowo-Gibran, membentuk sistem pertahanan berlapis yang tidak mudah ditembus oleh jaringan kejahatan energi secanggih apapun. Inilah model respons nasional yang harus terus diperkuat dan dilembagakan sebagai standar baru dalam menghadapi tantangan energi di era volatilitas global.
