Sejarah Intervensi Militer AS dalam Operasi Pergantian Rezim
Amerika Serikat (AS) sering kali menggunakan kekuatan militer untuk menggulingkan penguasa di luar negeri, dengan hasil yang beragam. Di awal perang Iran, Presiden AS Donald Trump menyatakan pergantian rezim sebagai salah satu tujuan Washington. Tujuan tersebut terus berkembang seiring dengan perkembangan konflik, meskipun beberapa pejabat tinggi AS menegaskan bahwa konflik kali ini “bukan perang pergantian rezim.”
Sejarah modern menunjukkan bahwa Washington memiliki pengalaman panjang dalam operasi yang dikenal sebagai regime change. Menurut sebuah studi tahun 2019, selama Perang Dingin (1947–1989), Amerika Serikat melakukan 72 upaya untuk menggulingkan kekuasaan di luar negeri demi kepentingannya. Dari jumlah tersebut, 64 di antaranya dilakukan secara rahasia oleh badan intelijen, dengan tingkat keberhasilan sekitar 40%.
Contoh Operasi Pergantian Rezim yang Terkenal
Libya 2011: Harapan Revolusi yang Berujung Kekacauan
Ketika gelombang Musim Semi Arab pada 2011 membangkitkan harapan hadirnya demokrasi di Afrika Utara, tekanan terhadap Moammar Gadhafi yang telah lama berkuasa di Libya ikut menguat. AS di bawah Presiden Barack Obama dengan cepat mengambil posisi berpihak pada kelompok oposisi yang dikenal sebagai Dewan Transisi Nasional. Bersama Prancis dan Inggris, AS kemudian melancarkan serangan udara yang dipimpin NATO. Pada Oktober 2011, Gadhafi tewas di tangan para pejuang Dewan Transisi Nasional.
Namun, hampir 15 tahun berlalu, Libya masih terpecah secara politik dan dilanda ketidakstabilan besar, jauh dari harapan akan transisi damai yang sempat muncul pada awal revolusi.
Irak 2003: Penggulingan Saddam dan Krisis Berkepanjangan
Pada 1 Mei 2003, hanya beberapa minggu setelah tumbangnya Saddam Hussein, Presiden AS George W. Bush menyatakan bahwa perang Irak telah berakhir. Ia menyatakan bahwa transisi dari diktator ke demokrasi membutuhkan waktu, namun layak diperjuangkan. Namun, kenyataannya jauh lebih rumit. Masa pendudukan tidak membawa stabilitas yang diharapkan. Institusi negara tetap rapuh, sementara Iran memperluas pengaruhnya dengan mendukung milisi Syiah yang kemudian terlibat konflik brutal dengan kelompok Sunni.
Di tengah kekosongan kekuasaan, kelompok teror “Negara Islam” (ISIS) muncul sebagai aktor dominan baru, mengguncang Irak, Suriah, dan kawasan secara keseluruhan.
Afghanistan 2001: Ketika Perubahan Rezim Gagal Mengubah Afghanistan
Perang Irak bukan satu-satunya operasi “pergantian rezim” yang dijalankan George W. Bush. Empat minggu setelah serangan 11 September 2001, AS melancarkan Operasi Enduring Freedom di Afghanistan. Taliban memang cepat digulingkan, namun pemerintahan baru yang didukung Washington hanya bertahan sementara. Ketika pasukan internasional mulai mengurangi kehadiran pada 2014, Taliban perlahan merebut kembali wilayah dan melemahkan pemerintahan persatuan.
Panama 1989: Akhir Kekuasaan Manuel Noriega
Pada era 1980-an, Panama berada di bawah kekuasaan diktator Manuel Noriega. Setelah bertahun-tahun menjadi informan dan penerima dana CIA, Noriega akhirnya dianggap sebagai beban bagi Washington. Di bawah kepemimpinannya, Panama berubah menjadi pusat aktivitas penyelundup narkoba, sementara AS khawatir kehilangan pengaruhnya dalam rencana perluasan Terusan Panama. Pada Mei 1989, tokoh oposisi Guillermo Endara memenangkan pemilu presiden, namun Noriega menolak mengakui hasil tersebut.
Ketegangan politik terus meningkat hingga Presiden AS George H. W. Bush memerintahkan operasi militer “Just Cause” pada Desember untuk menggulingkan Noriega. Pada 20 Desember 1989, Endara dilantik sebagai presiden. Dua minggu kemudian, Noriega menyerahkan diri. Ia kemudian menjalani berbagai hukuman penjara di Amerika Serikat, Prancis, dan Panama sebelum meninggal pada 2017.
Invasi Grenada 1983: Ketegangan Perang Dingin di Pulau Kecil Karibia
Sejak 1979, negara kepulauan Grenada semakin mendekat ke blok Soviet. Ketika Perdana Menteri Maurice Bishop digulingkan dan dibunuh oleh faksi militer, Presiden AS Ronald Reagan memerintahkan invasi. Peristiwa tersebut menjadi pemicu bagi Reagan untuk menyerang Grenada, dengan dukungan beberapa negara Karibia. Operasi ini dilakukan meski menghadapi penolakan keras dari pemerintah Inggris, yang memandang Grenada, anggota Persemakmuran, sebagai bagian dari wilayah pengaruh London.
Invasi AS di Dominika (1965)
Setelah serangkaian kudeta, Republik Dominika pada tahun 1965 berada di ambang perang saudara. Menyusul keputusan Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS), Presiden AS Lyndon B. Johnson memerintahkan invasi militer. Secara resmi, operasi ini bertujuan melindungi warga negara Amerika. Namun secara tidak langsung, langkah tersebut juga dimaksudkan untuk mencegah munculnya “Kuba kedua”, yakni sebuah negara sosialis baru yang bersekutu dengan Soviet di kawasan Karibia, di tengah memuncaknya ketegangan Perang Dingin.
Venezuela (2026)
Upaya “pergantian rezim” terbaru terjadi begitu dekat dengan waktu sekarang sehingga penilaiannya masih sulit dilakukan. Pada awal Januari 2026, Presiden AS Donald Trump mengatur penculikan pemimpin Venezuela, Nicolás Maduro, yang kemudian dibawa ke New York untuk diadili atas tuduhan “terorisme narkoba.” Di Caracas, kekuasaan kini berpindah ke tangan mantan wakil presiden, Delcy Rodríguez.
Meski merupakan bagian dari rezim Maduro, Trump menyatakan kesiapannya untuk bekerja sama dengannya. Sebagai imbalannya, Washington disebut akan memperoleh akses ke cadangan minyak raksasa Venezuela, salah satu yang terbesar di dunia. Namun dinamika politik Venezuela kembali berubah setelah María Corina Machado, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian 2025 dan pendukung Trump, mengumumkan niatnya untuk kembali ke tanah air dan memimpin transisi menuju demokrasi.
Dua bulan setelah intervensi terarah Amerika Serikat, arah masa depan Venezuela tetap tidak pasti. Negara tersebut kini berada di persimpangan, dipengaruhi oleh kekosongan kekuasaan, tekanan internasional, dan tarik-menarik kepentingan politik di dalam negeri.
