FPI Minta Indonesia Keluar dari Board of Peace
Front Pembela Islam (FPI) menyampaikan surat kepada Presiden Prabowo Subianto dalam acara buka puasa bersama yang dihadiri oleh sejumlah tokoh ulama, organisasi kemasyarakatan Islam, serta pimpinan pondok pesantren di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis, 5 Maret 2026 malam. Surat tersebut berisi permintaan agar Republik Indonesia menarik diri dari Board of Peace (BoP).
Sekretaris Majelis Syura DPP FPI, Habib Hanif Alatas, menjelaskan bahwa pihaknya tidak sempat menyampaikan pandangan secara langsung dalam forum. Oleh karena itu, mereka memilih untuk menitipkan surat kepada Presiden.
“Kami belum dapat kesempatan bicara, tapi kami menitipkan surat. Surat kami sampaikan kepada Presiden, bahwasanya kami tetap meminta supaya Republik Indonesia menarik diri dari BoP,” kata Habib Hanif kepada wartawan di Jakarta, Kamis malam.
Menurut Habib Hanif, FPI meminta Indonesia keluar dari BoP karena tidak mempercayai Amerika Serikat dan Israel yang dinilai memiliki rekam jejak buruk dalam berbagai konflik internasional.
“Kita percaya iktikad baik Presiden Republik Indonesia, tapi kita tidak percaya Amerika. Kita tidak percaya sama Israel. Nabi-nabi saja, para Rasul saja dikhianati oleh Israel, apalagi cuma kita manusia biasa,” ujarnya.
Ia menilai keterlibatan Indonesia dalam BoP berpotensi menimbulkan persoalan, termasuk kemungkinan pasukan Indonesia harus berhadapan dengan pejuang Palestina di Gaza.
Habib Hanif menegaskan FPI tidak menolak pengiriman pasukan Indonesia jika tujuannya membantu perjuangan kemerdekaan Palestina. Namun, pihaknya menolak apabila pasukan Indonesia berada di bawah komando Amerika Serikat.
“Kalau dikirim ke Gaza untuk memerdekakan Palestina kita dukung, bahkan kita siap support relawan. Tapi kalau dikirim ke Gaza di bawah komando Amerika, lalu melucuti senjata para pejuang di Gaza akhirnya konfrontasi, ini yang kami tidak mau,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, lanjut Habib Hanif, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa keterlibatan Indonesia dalam BoP dimaksudkan untuk memberikan kontribusi lebih besar dalam mewujudkan kemerdekaan Palestina. Presiden juga disebut membuka kemungkinan menarik Indonesia dari forum tersebut jika tidak lagi memberikan manfaat bagi perjuangan Palestina maupun kepentingan nasional Indonesia.
“Kalau melihat tidak ada kemaslahatan lagi untuk Palestina, tidak ada peluang untuk memperjuangkan kemaslahatan Palestina, dan tidak sesuai dengan kepentingan nasional Indonesia, Presiden akan menarik diri,” ujar Habib Hanif menirukan pernyataan Presiden.
Meski demikian, FPI menilai Indonesia tidak perlu menunggu kondisi tersebut untuk keluar dari BoP.
Selain menyampaikan sikap terkait BoP, FPI juga meminta Presiden Prabowo menyampaikan secara terbuka ucapan belasungkawa atas gugurnya pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.
Habib Hanif mengatakan permintaan tersebut merupakan amanat dari Habib Rizieq Shihab yang tidak dapat hadir dalam acara tersebut.
“Tadi kami minta, amanat dari Habib Rizieq, karena Iran ini kan negara sahabat juga. Kita minta Presiden jangan hanya mengutus Menteri Luar Negeri untuk menyampaikan belasungkawa, tapi Presiden menyampaikan secara terbuka,” katanya.
Menurutnya, dukungan tersebut penting mengingat Iran dianggap tengah membela kedaulatannya di tengah konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.
Acara Buka Puasa Bersama di Istana Kepresidenan
Presiden Prabowo Subianto menggelar acara silaturahmi dan buka puasa bersama para kiai serta perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam di halaman tengah Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis malam.
Acara yang berlangsung mulai pukul 19.00 WIB hingga sekitar pukul 23.00 WIB itu dihadiri sejumlah tokoh ulama nasional, di antaranya Rais Aam Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir, serta Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Anwar Iskandar.
Sejumlah menteri Kabinet Merah Putih juga turut hadir, di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Menteri Agama Nasaruddin Umar.
