Isu Pengembalian Bantuan 30 Ton Beras dari Uni Emirat Arab untuk Korban Banjir Medan
Kabar mengenai rencana pengembalian bantuan beras seberat 30 ton dari Uni Emirat Arab (UEA) untuk korban banjir di Medan, Sumatera Utara, sempat memicu kebingungan dan perdebatan di tengah masyarakat. Bantuan yang seharusnya meringankan beban warga terdampak bencana ini justru menjadi sorotan karena adanya miskomunikasi di tingkat pemerintah daerah.
Awalnya, Wali Kota Medan Rico Waas berniat mengembalikan bantuan tersebut ke pemerintah pusat atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Namun, setelah adanya koordinasi antara Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, dipastikan bahwa bantuan tersebut batal dikembalikan.
Mengapa Muncul Isu Pengembalian Bantuan?
Isu ini bermula ketika Wali Kota Medan, Rico Waas, menyatakan niatnya untuk mengembalikan bantuan beras 30 ton tersebut. “Kami kembalikan (bantuan tersebut) kepada Uni Emirat Arab,” kata Rico saat ditanya wartawan, Kamis (18/12/2025).
Rico menjelaskan, langkah pengembalian bantuan tersebut dilakukan karena Pemerintah Pusat belum membuat keputusan untuk menerima bantuan dari pihak luar atau asing. “Jadi, kami kembalikan, kami Kota Medan tidak menerima,” ucap Rico Waas dalam rekaman suara yang diterima.
“Intinya adalah memang kami sudah cek tentang regulasi dan penyampaian, kami ke BNPB, Kementerian Pertahanan, memang melalui koordinasi kami semua, ini tidak diterima,” kata Rico Waas.
Respons Mendagri dan Gubernur Sumatera Utara
Mendengar kabar tersebut, Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution langsung turun tangan untuk meluruskan situasi. Bobby menjelaskan pertimbangan terkait isu pengembalian bantuan tersebut.
“Nah, kemarin Pak Wali sudah menerima secara langsung. Nanti kita akan cek,” kata Bobby saat diwawancarai di Kantor Pemprov Sumut pada Jumat (19/12/2025).
“Kalau ini Government to Government (G2G), tentunya baiknya negara ke negara ya. Biar negara nanti yang membagikan. Artinya apakah nanti memang seluruhnya untuk Sumut. Apakah ada untuk Aceh, Sumbar, biar pemerintah pusat,” sambungnya.
Di sisi lain, Mendagri Tito Karnavian menjelaskan bahwa bantuan tersebut bukan berasal dari pemerintah UEA. Menurutnya, bantuan 30 ton beras untuk korban banjir Sumut itu dari organisasi non-pemerintah The Red Crescent.
“Kami langsung berhubungan dengan Duta Besar United Arab Emirates yang menyampaikan kepada kami tadi malam, bahwa yang diberikan itulah bantuan 30 ton berasal bukan dari dasar dari pemerintahan United Arab Emirates, tapi dari Red Crescent,” ujar Tito di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, dikutip dari, Jumat (19/12/2025).
“Jadi, bulan sabit merah ya, semacam PMI itu. Bulan sabit merah di United Arab Emirates. Jadi, non-government organization,” tambahnya.
Keputusan Akhir Tentang Bantuan
Keputusan akhir tentang bantuan tersebut adalah tidak dikembalikan. Di mana posisi 30 ton beras bantuan dari UEA itu sekarang?
Setelah dipastikan batal dikembalikan, pertanyaan selanjutnya adalah mengenai keberadaan fisik dari 30 ton beras tersebut. Mendagri Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa saat ini seluruh bantuan beras tersebut tersimpan aman di Medan.
Bantuan 30 ton beras tersebut kini telah diserahkan kepada Muhammadiyah Medical Center yang akan menyalurkan bantuan tersebut kepada warga terdampak banjir di Medan.
“Beras ini diserahkan kepada… atas kesepakatan oleh masyarakat, kepada Muhammadiyah Medical Center,” ujar Tito dalam jumpa pers di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat (19/12/2025).
Pemilihan Muhammadiyah sebagai organisasi yang akan menyalurkan bantuan ini bukan tanpa alasan. “Sebenarnya bukan dipulangkan ya, tapi karena ini NGO, diserahkan kepada NGO yang ada di Indonesia, yaitu Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan menyalurkan,” ujar Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution dalam keterangannya saat diwawancarai di Lanud Soewondo, Medan, Jumat (19/12/2025).
Bagaimana Munculnya Kesalahpahaman?
Isu ini membuat publik bertanya-tanya bagaimana bisa ada kesalahpahaman yang terjadi antar-pejabat terkait mengenai bantuan dari pihak non-pemerintah ini. Tito menjelaskan kesalahpahaman muncul karena bantuan tersebut awalnya ditujukan langsung kepada Wali Kota Medan.
Wali Kota Medan yang mengira bantuan berasal dari pemerintah UEA kebingungan karena belum ada mekanisme penerimaan bantuan government to government. “Dipikir oleh Pak Wali Kota adalah dari pemerintah. Government to government, yang belum ada mekanismenya,” ucap Tito.
Saat ini, bantuan tersebut telah berada di Muhammadiyah Medical Center untuk dibagikan kepada masyarakat korban banjir Sumatera Utara.
