Anies Baswedan Berbicara tentang Keadilan Sosial dalam Diskusi Publik
Anies Baswedan menjadi pembicara utama dalam diskusi publik edisi III yang diselenggarakan oleh Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Jakarta Raya, pada hari Sabtu (22/11/2025). Acara ini menjadi bagian dari rangkaian persiapan Konferda V DPD PA GMNI Jakarta Raya yang akan diadakan pada 13 Desember 2025 di Balai Agung. Rencananya, acara ini akan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung.
Diskusi kali ini mengangkat tema “Komitmen Negara Hadir atas Layanan Jaminan Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan”. Dalam kesempatan tersebut, Anies menekankan pentingnya negara memastikan keadilan bagi seluruh warga, sesuai dengan amanat para pendiri bangsa.
Bukan untuk Satu Golongan
Anies berbagi pengalamannya saat memimpin Jakarta, di mana ia melihat langsung ekstremnya ketimpangan, mulai dari kondisi lingkungan hidup hingga perbedaan kesejahteraan antarwilayah. Ia menegaskan bahwa negara dibangun untuk semua golongan, bukan hanya untuk minoritas atau mayoritas saja.
“Bung Karno menyebut negara ini dibangun untuk semua golongan. Bukan untuk minoritas saja, bukan untuk mayoritas saja, tapi untuk seluruh anak bangsa,” ujar Anies.
Menurutnya, ketimpangan ekonomi terjadi karena distribusi hasil pembangunan tidak adil. Pelaku usaha besar yang hanya 2–3 persen justru menguasai sekitar 80 persen perekonomian Jakarta. Sementara itu, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil kesulitan berkembang karena terbatasnya akses pasar.
Kemandirian Ekonomi
Anies menjelaskan kebijakan yang pernah ia jalankan, seperti perluasan perizinan NIUK/NIB bagi pelaku usaha kecil hingga mencapai hampir 400 ribu usaha. Menurutnya, langkah ini memungkinkan pelaku mikro masuk ke pasar digital dan mendapatkan peluang pendapatan yang lebih merata.
“Tugas negara adalah membuat yang kecil tumbuh besar, tanpa mengecilkan yang besar. Dengan begitu tercipta kemandirian ekonomi yang memungkinkan warga mengurus pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya sendiri,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa meski Jakarta telah menjadi kota global, ketimpangan ekstrem masih terjadi. “Republik ini didirikan untuk semua, bukan untuk membiarkan sebagian masyarakat tertinggal terus-menerus,” tegasnya.
Amanat Konstitusi
Sementara itu, Direktur Eksekutif IPI, Karyono Wibowo, menegaskan bahwa jaminan sosial adalah amanat konstitusi dan tidak dapat dipisahkan dari perencanaan pembangunan nasional. Ia mengutip Pembukaan UUD 1945 serta Pasal 34 yang mewajibkan pemerintah menghadirkan layanan sosial yang memadai.
Karyono menilai kehadiran Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) melalui UU 40/2004 merupakan momentum penting, namun masih banyak masalah di lapangan. “Bantuan sosial kita banyak, tetapi implementasinya masih perlu transformasi. Korupsi bansos masih terjadi. Penegakan hukum harus diperkuat,” ujarnya.
Data Terpadu
Perwakilan Kementerian Sosial, AJ Susmana, memaparkan pembaruan kebijakan bantuan sosial di era pemerintahan Presiden Prabowo. Menurutnya, selama ini Indonesia belum memiliki data terpadu yang andal, sehingga banyak masalah muncul di tingkat implementasi.
“Sekarang kita tidak lagi menggunakan DTKS. Pemerintah membangun Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” jelasnya. DTSEN mengelompokkan masyarakat dalam desil 1–10, di mana penerima bansos adalah rumah tangga miskin pada desil 1–4. Desil 5 masih dapat menerima layanan kesehatan, sementara desil 6–10 tidak lagi berhak menerima bantuan.
Peran Alumni GMNI
Ketua DPD PA GMNI Jakarta Raya, Ario Sanjaya, mengingatkan bahwa meski Jakarta berkembang pesat, kota ini tidak dapat berjalan sepenuhnya mandiri. “Ada aturan-aturan pusat yang tetap menentukan arah kebijakan, termasuk layanan sosial, kesehatan, dan pendidikan,” ujarnya.
Ia menekankan perlunya kontribusi pemikiran dari alumni GMNI untuk memastikan hadirnya negara bagi masyarakat yang masih tertinggal.
Wakil Ketua Umum DPP PA GMNI, Ugik Kurniadi, mengingatkan PA GMNI harus terus memberikan kontribusi nyata terhadap perjalanan bangsa. Ia mempertanyakan apakah masyarakat Jakarta sudah merasakan kecukupan layanan publik sesuai standar kesejahteraan yang seharusnya dipenuhi negara.
“Di kawasan seperti Galur dan Kemayoran, kita masih melihat wajah kemiskinan. Jakarta harus dipikirkan serius, apalagi jika benar pemerintah pusat pindah dan Jakarta tak lagi menjadi ibu kota,” ujarnya.
Persiapan Konferda V
Ketua Panitia Konferda V, Lukman Hakim, memastikan bahwa konferda akan berlangsung pada 13 Desember 2025 di Balai Agung, dan dibuka oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.
