JAKARTA — Komisi VI DPR RI mengambil keputusan untuk menunda rapat kerja yang dijadwalkan pada Senin (10/11/2025) terkait dengan evaluasi penyelamatan industri baja nasional. Rencana rapat tersebut sebelumnya telah disusun dengan agenda pembahasan tentang upaya penyelamatan industri baja, sebagai tindak lanjut dari rapat dengar pendapat (RDP) dengan Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. (KRAS) pada 30 September 2025.
Agenda rapat ini mencakup diskusi dengan lima pihak, yaitu Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Standardisasi Nasional, CEO Danantara Indonesia, dan perwakilan PT Krakatau Steel (Persero) Tbk. Namun, setelah rapat berlangsung, mayoritas anggota Komisi VI menyatakan bahwa pembahasan tidak dapat dilanjutkan karena pejabat utama dari Kementerian Perdagangan tidak hadir.
Anggota Komisi VI Herman Khaeron menilai bahwa rapat menjadi tidak representatif dalam membahas kebijakan strategis. Menurutnya, kehadiran pejabat setingkat direktur jenderal dan staf ahli tidak cukup untuk menjawab isu-isu fundamental seperti masa depan Krakatau Steel. “Kalau hanya informatif, tidak akan menghasilkan keputusan terbaik,” ujarnya saat sedang berada di tengah rapat kerja dan RDP.
Wakil Ketua Komisi VI Nurdin Halid juga meminta agar rapat ditunda hingga Menteri Perdagangan Budi Santoso hadir. Ia menegaskan bahwa masalah industri baja membutuhkan arah kebijakan yang jelas serta komitmen lintas kementerian. Akhirnya, Ketua Komisi VI Anggia Ermarini menutup rapat sambil menyampaikan kekecewaannya, mengingat semua anggota telah hadir. Meski begitu, Komisi VI menerima penjelasan dari Kementerian Perindustrian, namun rapat resmi ditunda.
“Rapat kami tutup dan akan dijadwalkan ulang untuk pembahasan penyelamatan industri baja nasional,” ujar Anggia.
Rencana Penyelamatan Krakatau Steel
Dalam pemberitaan sebelumnya, Danantara Indonesia menegaskan bahwa pembenahan Krakatau Steel akan terus berjalan guna memperkuat posisi perusahaan sebagai produsen baja nasional yang kompetitif. Managing Director Stakeholder Management and Communications Danantara, Rohan Hafas, menyatakan bahwa pembenahan di tubuh Krakatau Steel perlu dilakukan secara menyeluruh untuk meningkatkan kinerja operasional sekaligus menciptakan profitabilitas yang berkelanjutan.
“Krakatau Steel akan segera finalisasi. Bongkar habis, tidak pernah untung, tidak pernah bagus, tidak pernah efisien. Dia punya banyak persoalan dari investasi,” ujarnya di Wisma Danantara, Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Meskipun KRAS dinilai memiliki potensi signifikan di industri baja berkat fasilitas produksi yang lengkap dari hulu ke hilir, termasuk unit pengolahan air, pembangkit listrik, dan pelabuhan yang mendukung distribusi skala besar. “Itu pelabuhan paling dalam di Indonesia. Jadi kapal yang sangat besar bisa sandar. Itu enggak dimiliki bahkan di Indonesia tempat lain,” ucap Rohan.
Sebelumnya, Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria menyatakan bahwa penyelamatan Krakatau Steel akan dilakukan dalam waktu dekat, mengingat adanya persoalan utang yang membayangi perseroan. “Ada penyelesaian problematika di Krakatau Steel. Ini juga masalah, lihat bukunya dan ini punya problem juga,” pungkas Dony saat ditemui di kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Senin (29/9/2025).
Dana Segar untuk Krakatau Steel
Dalam perkembangan lain, Krakatau Steel telah meminta bantuan Danantara untuk menginjeksi modal sebesar US$500 juta atau sekitar Rp8,3 triliun. Bantuan ini nantinya berstatus pinjaman alias shareholder loan. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Krakatau Steel, Daniel Fitzgerald Liman, mengungkapkan bahwa pengajuan bantuan modal telah dilakukan sejak Juni 2025 dan diharapkan dapat terealisasi sebelum akhir tahun.
“Harapan kami dana segar ini segera cair sebelum Desember 2025, sehingga pada tahun depan kami bisa meningkatkan produktivitas pabrik,” ujar Daniel.
