Cuaca ekstrem yang semakin sering terjadi dan musim yang tidak menentu menjadi tanda-tanda bahwa krisis iklim telah memasuki fase yang lebih mengkhawatirkan. Ancaman ini sudah dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam bentuk bencana yang sering melanda berbagai wilayah di Indonesia.
Berdasarkan laporan BPS berjudul Analisis Lingkungan Hidup Berkelanjutan: Perubahan Iklim di Indonesia 2024 dan 2025, ditemukan bahwa 99,34 persen bencana di Indonesia berkaitan dengan perubahan iklim. Salah satu contohnya adalah banjir yang mencapai 1.420 kejadian pada tahun 2024.
Perubahan iklim juga merupakan salah satu dari Triple Planetary Crisis yang sedang dihadapi umat manusia. Hal ini disebabkan oleh emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang berasal dari aktivitas manusia. Laporan BPS yang dirilis pada 31 Desember 2025 menunjukkan data jumlah emisi GRK di Indonesia. Sayangnya, data untuk tahun 2024 atau 2025 belum tersedia. Data yang tersaji hanya sampai tahun 2023 dengan satuan Gigagram Karbon Dioksida Ekuivalen (GG CO2e).
Sebagai gambaran, 1 Gg CO2e setara dengan 1.000 ton emisi karbon dioksida. Jika dalam laporan BPS tercatat angka jutaan Gg, maka dapat dibayangkan betapa besar beban emisi yang harus diserap oleh bumi kita. Pada 2023, jumlah emisi GRK di Indonesia mencapai 1,36 juta Gg CO2e, setara dengan 1,36 miliar ton karbon dioksida.
Pada 2015, jumlah emisi GRK mencapai titik tertinggi yaitu 2,1 juta Gg CO2e. Hal ini dipicu oleh kebakaran gambut yang menyumbang emisi sebesar 410 ribu GG CO2e.
Suhu Bumi Sudah Lampaui 1,5° Celsius
Erma Yulihastin, Peneliti Ahli Utama Klimatologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), menyebut bahwa krisis iklim saat ini sudah berada di level gawat. Suhu bumi kini berfluktuasi di batas 1,5° Celsius, sedangkan batas maksimal menurut Persetujuan Paris adalah 2° Celsius.
Persetujuan Paris merupakan traktat internasional yang bertujuan untuk mitigasi, adaptasi, dan keuangan perubahan iklim. Traktat ini mengajak seluruh negara untuk berkomitmen menekan laju suhu bumi di bawah 2° Celsius hingga 2060.
Erma menjelaskan bahwa ilmuwan memproyeksikan suhu bumi akan mencapai 1,5° Celsius pada tahun 2029. Namun, nyatanya suhu bumi sudah melampaui ambang batas tersebut sejak tahun 2023.
Menurut Erma, bumi memanas lebih cepat dari yang diperkirakan. Semakin tinggi suhu bumi, semakin besar dampaknya terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim bersifat irreversible atau tidak bisa kembali ke titik semula.
Konsekuensi pertama dari perubahan iklim yang bisa kita rasakan adalah intensitas badai yang meningkat secara signifikan. Selanjutnya, kerusakan terumbu karang dan es kutub yang mulai mencair. Musim yang tidak menentu juga berdampak buruk terhadap pertanian.
Erma mengibaratkan iklim bumi saat ini seperti bola di puncak gunung yang jika tersenggol sedikit akan runtuh. Penekanan laju suhu bumi bertujuan agar iklim yang sudah diujung tanduk ini tidak semakin kacau.
“Jangan sampai suhu bumi lebih dari 2° Celsius, itu nanti akan lebih bahaya lagi [dampaknya] bisa dua kali lipat kondisinya,” tegas Erma.
Net Zero Emission sebagai Mitigasi
Merujuk pada Perjanjian Paris, mitigasi yang harus dilakukan untuk menekan laju kenaikan suhu bumi adalah dengan Net Zero Emission. Net Zero Emission berarti selisih karbondioksida (CO2) yang dikeluarkan dengan yang diserap adalah 0 (nol).
Indonesia sebetulnya sudah mulai menyusun strategi pengurangan emisi karbon. Namun, Erma menyebut bahwa hal tersebut masih belum dilaksanakan secara agresif, terutama di bidang penggunaan energi fosil.
“Secara kebijakan kita masih belum ada pembatasan kendaraan bermotor,” ungkap Erma.
Meski begitu, Erma menyebut ada upaya lain yang telah dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu membuka ruang terbuka hijau. Sektor-sektor yang dianggap menjadi penyumbang emisi karbon terbesar ditekan untuk menanam pohon dengan jumlah target tertentu sebagai bentuk tanggung jawab.
Cara tersebut selaras dengan upaya mengimbangi emisi karbon yang dihasilkan dengan yang diserap dari penggunaan bahan bakar fosil, yaitu dengan memperbanyak hutan. Pepohonan yang terdapat di hutan dapat menyerap CO2 yang menjadi emisi GRK terbanyak di dunia.
“Setiap jenis pohon itu punya hitungan karbon masing-masing, seberapa efektif pohon tersebut menyerap karbon. Itu penting, jadi jangan dianggap semua pohon itu sama,” kata Erma.
KLHK Evaluasi Tata Ruang
Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK) saat ini tengah mengevaluasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tata ruang di sejumlah provinsi yang dinilai memiliki lanskap rentan. Menurut catatan KLHK, rencana tata ruang di sejumlah daerah sudah tidak lagi memadai untuk menahan dampak bencana yang semakin parah akibat perubahan iklim.
“Kemudian yang terakhir, kami juga sedang melakukan evaluasi kajian lingkungan hidup strategis tata ruang pada tiga provinsi. Sebenarnya kita lakukan pada empat provinsi, yaitu Aceh, Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, dan Bali,” kata Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin (26/1).
“Sangat ringkih lanskapnya memerlukan kita bertindak cepat untuk melakukan evaluasi kembali terhadap kajian lingkungan hidup strategis,” tambahnya.
KLH menargetkan hasil analisis KLHS tersebut rampung dalam tiga bulan ke depan dan menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk meninjau kembali rencana tata ruang wilayahnya, khususnya di daerah dengan tingkat kerentanan lanskap tinggi.
“Karena Indonesia berada di negara tropis, tentu merupakan suatu negara yang sangat rentan dengan perubahan iklim, apalagi dengan bentuk lanskap kita yang merupakan lanskap kepulauan dan bukan kontinen, sehingga sangat mudah sekali mendapat tekanan dari perubahan iklim, baik itu berupa hidrometeorologi maupun kenaikan permukaan air laut,” tutupnya.
