Kondisi Darurat di Aceh: Tiga Bupati Menyerah, Pemerintah Pusat Dianggap Perlu Bertindak
Tiga kepala daerah di Provinsi Aceh mengakui bahwa mereka tidak lagi sanggup menangani dampak bencana banjir dan longsor yang melanda wilayah mereka. Pengakuan ini disampaikan oleh Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al Farlaky, yang menyebutkan bahwa tiga rekannya dari Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya telah mengangkat bendera putih.
Iskandar menjelaskan bahwa kendala utama yang dihadapi adalah minimnya alat berat, keterbatasan anggaran, serta akses jalan yang terputus total. Hal ini membuat para bupati tersebut kesulitan untuk melakukan penanganan darurat dengan efektif.
“Memang ada tiga kabupaten atau tiga bupati, teman saya, yang mengangkat bendera putih. Mereka dari Aceh Tengah, Aceh Selatan, dan Pidie Jaya,” ujar Iskandar.
Bahkan, Iskandar memperingatkan bahwa dirinya pun akan menyusul menyerah jika pemerintah pusat tidak segera memberikan bantuan. Ia menegaskan bahwa kondisi yang dihadapi sangat sulit, terutama karena alat berat milik daerah dalam kondisi rusak parah dan anggaran yang sangat terbatas.
“Walaupun daerah punya alat berat tapi kondisinya rusak berat, tidak bisa kita fungsikan. Kemudian dari sisi anggaran, tidak mungkin daerah yang punya anggaran BTT-nya hanya 2 miliar. Tapi saat ini seperti kondisi kami tersisa Rp800 juta,” paparnya.
Iskandar juga menjelaskan bahwa pemerintah daerah tidak mungkin bisa menangani bencana sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat. “Kalau pemerintah pusat membiarkan kami berjuang sendiri di daerah, terus terang dua atau tiga hari lagi saya juga akan angkat bendera putih menyerah dengan kondisi ini.”
Masalah Akses dan Keterbatasan Sumber Daya
Selain itu, Iskandar menyebutkan bahwa hingga kini masih ada desa yang belum bisa ditembus untuk diberi bantuan. “Kita harus putar ke daerah kecamatan yang lain yang berjam-jam, sementara mereka tidak makan. Kalau stok beras saya punya hari ini, tapi Indomie tidak ada, minyak goreng tidak ada, sarden tidak ada.”
Ia juga menyebutkan bahwa pengungsi tidak memiliki pasokan air bersih, bahan bakar solar, atau gas untuk memasak. “Kemudian saya bawa bantuan ke pengungsi, mereka tidak ada gas untuk memasak. Mengandalkan kayu, kayunya basah, harus cari kayu yang kering.”
Penjelasan Mendagri dan BNPB
Pernyataan Iskandar juga dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Ia menyatakan bahwa akses jalan yang tertutup menjadi salah satu penyebab para kepala daerah tidak mampu menangani bencana.
“Contohnya di Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu melayani, ya memang enggak akan mampu. Enggak akan mungkin, karena apa? karena dia sendiri tertutup (akses tertutup),” ujar Tito.
Menurut Tito, Provinsi Aceh memerlukan dukungan pangan yang didistribusikan melalui udara lantaran akses darat terputus. “Dia perlu untuk dukungan satu, pangan. Pangannya harus diambil dari luar, menggunakan pesawat. Dia enggak punya pesawat. Maka otomatis minta bantuan kepada pemerintah provinsi atau pemerintah pusat.”
BNPB juga menyatakan bahwa mereka telah berusaha semaksimal mungkin membantu pemerintah daerah dalam tanggap darurat bencana ini. Kepala pusat data informasi komunikasi BNPB, Abdul Mahari, menegaskan bahwa pihaknya sangat berupaya maksimal untuk mendukung pemerintah daerah dalam melakukan tanggap darurat.
Data Korban dan Kerusakan
Hingga kini, korban bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh masih terus bertambah. Berdasarkan data sementara terakhir, korban meninggal dunia mencapai 156 orang dan terluka mencapai 1.838 jiwa. Bencana ini melanda 18 kabupaten/kota di Aceh beberapa waktu lalu dan menyebabkan 955.322 jiwa atau 214.940 kepala keluarga (KK) terdampak.
Selain korban jiwa, musibah itu juga menyebabkan kerusakan fasilitas umum, yakni 138 unit perkantoran, 50 unit tempat ibadah, 161 unit sekolah, 4 unit pondok pesantren. Kerusakan infrastruktur antara lain ada 295 titik jalan dan 146 unit jembatan. Sedangkan kerugian harta benda masyarakat ada 71.385 unit rumah, 182 ekor ternak, hingga lahan pertanian seperti 139.444 hektare sawah, dan 12.012 hektare kebun.
