Program Makanan Bergizi Gratis di Wilayah Bunaken–Molas Menghadapi Berbagai Tantangan
Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bunaken–Molas mengalami berbagai perubahan seiring dengan perkembangan kebijakan dan kondisi anggaran. Awalnya, program ini mampu melayani hingga 4.000 siswa dari berbagai sekolah di wilayah tersebut. Namun, pada akhir 2025 terjadi perubahan kebijakan yang membatasi jumlah penerima manfaat maksimal hanya 3.000 siswa.
Kepala SPPG Bunaken–Molas, Vorianus BT, menjelaskan bahwa awal pelaksanaan program berjalan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) awal yang menetapkan kuota hingga 4.000 siswa. Namun, setelah adanya perubahan kebijakan, sistem penyaluran juga mengalami penyesuaian. Meski demikian, hingga saat ini, SPPG masih melayani sekitar 3.800 siswa dari 42 sekolah. Hal ini menyebabkan beban layanan melebihi kapasitas anggaran yang tersedia.
“Saya sadar anggaran hanya untuk 3.000 orang, tapi harus berjalan di 3.800. Itu yang menjadi kendala utama,” ujarnya. Keterbatasan anggaran memaksa pihaknya melakukan penyesuaian terhadap biaya operasional lain, termasuk pengurangan anggaran untuk keperluan seperti pengecekan harga pasar dan uang bensin, yang dialihkan ke kebutuhan makanan.
Selain itu, perubahan juknis juga mengatur waktu produksi makanan yang kini dimulai sejak dini hari agar makanan tidak basi. “Sekarang masak dimulai lewat dari pukul 00.00 Wita. Itu untuk mengantisipasi makanan basi, jadi prosesnya dimajukan,” tambahnya.
Masalah Distribusi dan Tantangan Teknis
Terkait keterlambatan distribusi yang sempat dikeluhkan, Vorianus mengakui bahwa hal tersebut terjadi terutama pada masa awal operasional dapur yang mulai berjalan sejak September 2025. “Namanya dapur baru, kami masih mencari sistem terbaik supaya penyaluran tepat waktu. Sekarang sudah jauh lebih baik, kalau pun terlambat hanya sekitar setengah jam,” katanya.
Faktor jarak distribusi turut memengaruhi ketepatan waktu penyaluran. Beberapa lokasi sekolah berada di luar radius ideal pengantaran. “Jarak yang ditentukan itu sekitar 6 kilometer, tapi kami juga melayani wilayah Pandu yang jaraknya sampai 9–10 kilometer. Jadi memang memengaruhi distribusi,” ujarnya.
Kendala teknis lain seperti kerusakan kendaraan juga pernah terjadi dan menyebabkan keterlambatan hingga siang hari. “Pernah juga terlambat sampai lewat pukul 12.00 Wita karena ban kendaraan pecah,” tambahnya.
Sistem Pendataan dan Pengelolaan
Terkait sistem pendataan penerima manfaat, Vorianus menjelaskan bahwa setiap penambahan siswa harus melalui pengajuan proposal berbasis data melalui aplikasi Dialur yang terintegrasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN). “Semua data harus jelas, mulai dari jumlah siswa laki-laki dan perempuan, jenjang pendidikan, hingga kelas. Karena itu berpengaruh pada anggaran,” jelasnya.
Ia juga mengimbau pihak sekolah untuk tidak meminta distribusi lebih awal secara bersamaan, karena dapat mengganggu sistem penyaluran yang sudah diatur. “Saya minta ke sekolah jangan semua minta duluan. Kalau semua mau lebih cepat, penyaluran tidak akan berjalan baik,” tegasnya.
Dukungan dari Sekolah dan Masyarakat
Meskipun terdapat berbagai kendala, Vorianus memastikan bahwa secara umum pelaksanaan program MBG di wilayah Bunaken–Molas tetap berjalan dan mendapat dukungan dari sekolah maupun masyarakat. “Untuk wilayah Molas, guru-guru dan masyarakat sangat mendukung. Tidak ada sekolah yang menolak program ini,” katanya.
Ia berharap ke depan adanya penyesuaian anggaran dan sistem yang lebih optimal agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan sesuai tujuan tanpa menimbulkan keluhan di masyarakat.
