Penunjukan Abul Chair sebagai Sekda NTB
Abul Chair resmi menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) definitif Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) setelah dilantik. Pelantikan ini dilakukan oleh Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bersama 13 pejabat Eselon II lainnya di Pendopo Gubernur NTB, Kamis (9/4/2026). Dengan jabatan ini, Abul Chair akan menghadapi sejumlah tantangan dan target yang harus segera dijalankan.
Langkah Awal: Konsolidasi Birokrasi
Salah satu prioritas utama yang akan ditempuh Abul Chair adalah konsolidasi internal dengan memetakan kondisi nyata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov NTB. Ia menegaskan bahwa penetapan arah kebijakan tidak bisa dilakukan tanpa pemahaman menyeluruh terhadap kapasitas dan kelemahan birokrasi yang dipimpinnya. “Periode awal ini tentu menjadi kerjaan besar yang pertama tentu konsolidasi internal. Saya berusaha memetakan dulu, lebih kurangnya gimana dan lain sebagainya, baru kemudian kita tentukan langkahnya,” ucap Abul Chair usai pelantikan.
Pemetaan awal yang akan dilakukan Abul Chair menjadi kunci agar koreksi dapat dilakukan secara tepat sasaran. Kekosongan sejumlah jabatan strategis dalam waktu yang cukup lama berpotensi meninggalkan ketertinggalan koordinasi antar-OPD yang harus segera dipulihkan. Langkah pemetaan ini menjadi fondasi penting mengingat Pemprov NTB baru saja mengisi sejumlah jabatan strategis yang sebelumnya kosong.
Fungsi Jembatan antara Gubernur dan OPD
Abul Chair menyebut peran Sekda bukan sekadar jabatan administratif, melainkan sebagai penghubung strategis antara kebijakan Gubernur dan pelaksanaan di lapangan oleh masing-masing OPD. Ia menargetkan setiap kebijakan dapat diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur oleh seluruh perangkat daerah. “Fungsi Sekda itu selain menjaga ritme kerja, dia menjadi jembatan antara kebijakan Gubernur dengan para pimpinan OPD. Kita harus pastikan kebijakan tersebut diterjemahkan secara cepat, tepat, dan terukur oleh masing-masing perangkat daerah,” jelas Abul Chair.
Fungsi jembatan ini juga akan diperluas ke ranah legislatif. Sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Abul Chair berkomitmen mempererat sinergi antara eksekutif dan DPRD NTB, mengingat keberhasilan pembangunan membutuhkan keselarasan dua lembaga tersebut. “Dua-duanya harus bersinergi dan saya juga menjadi jembatan untuk itu,” tambahnya.
Dalam menjalankan fungsi koordinasi tersebut, Abul Chair menjadikan filosofi KLM — Komit, Loyal, dan Militan — sebagai landasan nilai bagi seluruh jajaran ASN. Filosofi ini diadopsi langsung dari semangat yang disampaikan Gubernur Iqbal dalam pelantikan. “Tadi disampaikan Pak Gubernur, yang tersirat di Pak Gubernur, ingin orang yang komit, loyal dan militan,” ujar Abul Chair.
Ia menjabarkan, “Komit” berarti berdedikasi penuh untuk membangun daerah; “Loyal” bermakna setia kepada pimpinan, NKRI, dan NTB; sementara “Militan” berarti tidak mudah menyerah dalam menghadapi tantangan.
Menjaga Pertumbuhan di Tengah Tekanan Fiskal
Target ketiga adalah menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi daerah dan stabilitas tata kelola keuangan di tengah tekanan fiskal yang sedang melanda NTB. “Tantangan kita ke depan adalah bagaimana menjaga pertumbuhan di tengah tekanan fiskal, memastikan layanan dasar tetap berjalan, serta memitigasi risiko tata kelola. Jangan sampai kita fokus pada pertumbuhan, tapi jebol di tata kelola,” tegasnya.
Sebagai Ketua TAPD, ia akan memegang kendali langsung atas pengelolaan anggaran daerah, termasuk memastikan efisiensi belanja OPD dan ketepatan alokasi untuk layanan dasar masyarakat. Dengan pendekatan ini, Abul Chair berharap dapat menciptakan sistem keuangan yang sehat dan berkelanjutan, sehingga mampu mendukung visi-misi “NTB Makmur Mendunia” yang diusung kepemimpinan Iqbal-Dinda.
