Latar Belakang dan Perjalanan Karier Ayatollah Ali Khamenei
Ayatollah Ali Khamenei adalah salah satu tokoh paling penting dalam sejarah Iran modern. Ia pernah menjabat sebagai presiden Iran dari tahun 1981 hingga 1989, saat negara tersebut sedang menghadapi perang berdarah melawan Irak. Pengalaman ini memengaruhi pandangan politiknya yang penuh kewaspadaan terhadap kekuatan Barat.
Selama masa perang Iran-Irak, ia juga menjadi pemimpin negara dan membangun Garda Revolusi Islam (IRGC) dari pasukan paramiliter menjadi institusi kuat di bidang keamanan, politik, dan ekonomi. IRGC kini menjadi pusat pengaruh utama dalam sistem pemerintahan Iran.
Khamenei lahir pada tahun 1939 di kota suci Syiah Mashhad, Iran timur laut. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang religius, dengan ayahnya yang merupakan seorang pemimpin Muslim ternama. Pendidikan awalnya dimulai dari usia dini, termasuk belajar Al-Qur’an sejak usia empat tahun. Ia kemudian melanjutkan studi teologi di Najaf dan Qom, dekat dengan Ayatollah Ruhollah Khomeini, tokoh penting dalam revolusi Islam.
Kehidupan Awal dan Pendidikan
Khamenei menggambarkan ibunya, Khadijeh Mirdamadi, sebagai seorang pembaca Al-Qur’an yang tekun dan menyukai sastra serta puisi. Ia juga mendukungnya untuk bergabung dalam gerakan menentang dinasti Pahlavi. Ia tidak menyelesaikan pendidikan sekolah menengah, tetapi langsung masuk ke sekolah teologi dan belajar dari ulama ternama seperti ayahnya dan Sheikh Hashem Ghazvini.
Di Qom, ia belajar dari dan dekat dengan sejumlah ulama terkenal, termasuk Ayatollah Khomeini, yang populer di kalangan mahasiswa muda karena sikap menentangnya terhadap Shah. Khamenei juga mengajar kursus fikih dan tafsir teologi publik, yang memberinya akses ke audiens yang semakin besar, terutama mahasiswa muda yang mulai kecewa dengan monarki.
Sebagai aktivis politik, ia sering ditangkap oleh polisi rahasia Shah (SAVAK) dan diasingkan ke kota Iranshahr, Iran tenggara, sebelum kembali ikut serta dalam protes 1978 yang menggulingkan Pahlavi.
Peran Sebagai Pemimpin Tertinggi
Setelah monarki digulingkan, Khamenei menjadi tokoh penting dalam membangun Iran baru. Ia sempat menjabat menteri pertahanan pada 1980 dan kemudian mengawasi IRGC setelah pecahnya perang Iran-Irak. Sebagai orator ulung, ia juga menjadi imam salat Jumat di Teheran.
Tahun 1981 menjadi titik penting: ia kehilangan fungsi lengan kanan akibat percobaan pembunuhan oleh kelompok oposisi MEK, dan di tahun yang sama terpilih sebagai presiden, menjadi presiden ulama pertama Iran.
Pada 1989, wafatnya Khomeini menjadi titik balik. Dewan revisi konstitusi menunjuk Khamenei sebagai pemimpin tertinggi, meski ia tidak memenuhi syarat ulama tinggi. Ia sendiri sempat berkata, “Saya percaya saya tidak pantas menduduki posisi ini; mungkin Anda dan saya tahu hal ini. Ini akan menjadi kepemimpinan simbolis, bukan nyata.”
Namun kepemimpinannya terbukti jauh dari simbolis. Masa awalnya sebagai ayatollah ditandai dengan upaya membangun kembali negara yang hancur akibat perang delapan tahun dengan Irak. Lebih dari satu juta orang tewas, ekonomi porak-poranda, dan rakyat marah atas sikap dunia internasional yang dianggap pasif terhadap penggunaan senjata kimia oleh Irak.
Sebagai presiden, Khamenei sering mengunjungi garis depan, mendapatkan loyalitas IRGC dan pemahaman langsung tentang realitas perang.
Kebijakan dan Kritik Terhadap Kepemimpinannya
Meski begitu, suasana mulai berubah pada 1990-an. Negara membutuhkan investasi, sementara semangat revolusi mulai mereda. Reformis Mohammad Khatami memenangkan pemilu 1997 dengan agenda keterbukaan terhadap Barat. Namun skeptisisme Khamenei terhadap Barat tetap kuat. Ia melihat suara reformasi sebagai ancaman, sehingga membangun basis pendukung loyal untuk melawan reformis.
Ia memberi IRGC keleluasaan membangun jaringan bisnis yang mendominasi ekonomi Iran dan memperkuat pelatihan paramiliter, khususnya bagi generasi muda Basij. Pasukan inilah yang kemudian dikerahkan untuk menekan protes besar pasca pemilu 2009 yang dimenangkan Mahmoud Ahmadinejad.
Gerakan Hijau menjadi tantangan terkuat bagi kepemimpinannya, dengan ratusan ribu orang turun ke jalan menentang hasil pemilu. Ribuan ditangkap dan puluhan tewas. Pemerintah menuduh Barat menghasut kerusuhan untuk menggulingkan pemerintahan agama.
